Fungsi Dividen Demografi dan Penjelasannya | Dr. Borat

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi untuk menghindari kelas menengah atau perangkap pendapatan menengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan hal itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo tentang laporan paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan pekerjaan pendahuluan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RPJMN). rencana.laporan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“Kita harus bisa mengambil langkah maju untuk menghindar sejak awal perangkap pendapatan menengah Dan manfaatkan bonus demografi,” kata Suharso dalam keterangan pers seusai unjuk rasa di Istana Kepresidenan, Jakarta. di antaraSelasa, 28 Maret 2023.

Bonus demografi adalah

halaman awal Bank OCBC, bonus demografi adalah dominasi penduduk usia produktif suatu negara. Istilah bonus demografi mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi jika Anda tergolong generasi milenial.

Bonus demografi merupakan fenomena pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Seperti namanya, kondisi ini merupakan bonus yang berdampak positif bagi suatu negara. Di Indonesia, istilah bonus demografi sering disebut sebagai bekal penting untuk membawa kemajuan bagi negara. Menurut berbagai sumber, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030-2040.

Dividen Demografi Atau bonus demografi adalah situasi yang digambarkan oleh populasi usia produktif yang besar. Tidak hanya jumlahnya yang banyak, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia yang tidak produktif. Kelompok usia produktif yang dimaksud adalah antara 15-64 tahun.

Mengapa usia kerja penting? Pada usia tersebut, seseorang dianggap paling potensial untuk memainkan peran penting dalam hidupnya, salah satunya adalah pekerjaan. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan imbalan yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi negara.

Ini dikenal sebagai efek dari bonus demografi. Singkatnya, keuntungan dari bonus demografi adalah memberikan peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya melalui peran generasi usia produktif.

18 tahun tersisa di Indonesia

Menurut Suharso, Indonesia kini hanya memiliki waktu 18 tahun untuk meniru kisah sukses beberapa negara dalam memanfaatkan bonus demografi. Suharso mencontohkan salah satu kasus yang berhasil, yaitu Korea Selatan yang berhasil meningkatkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita berkali-kali lipat pada masa puncak bonus demografi.

“Misalnya, Korea Selatan memulai dengan 3.530 (dolar), mereka memulai dengan bonus demografi, dan sekarang mereka memiliki waktu lima tahun lagi, tetapi mereka telah mencapai $35.000 per kapita. Kami juga ingin seperti itu,” jelasnya.

Dalam laporan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga memaparkan kepada Bapenas perkembangan 20 tahun terakhir sejak tahun 2004, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,01%, termasuk mencapai 5,37% pada tahun 2022.

Kunci lain untuk keluar dari jebakan kelas menengah, menurut Suharso, adalah pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%.

“Dengan cara ini kita bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, karena kita pernah perangkap pendapatan menengah,” Dia berkata.

Mengapa Indonesia telah jatuh ke dalam perangkap kelas menengah

Suharso juga menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia jatuh ke dalam perangkap kelas menengah dalam waktu yang lama, yaitu total modal. produktivitas faktor cenderung menurun, dan tingkat produktivitas per tenaga kerja masih rendah dibandingkan dengan negara industri lainnya.

Selain itu, kesenjangan dalam GNI per kapita masih ada di seluruh provinsi, dengan sedikitnya 20 provinsi termasuk dalam kategori ini berpenghasilan rendah dan menengah atau berpenghasilan rendah hingga sedang.

“Penghasilannya kurang dari 4.200 (dolar AS), termasuk provinsi Jawa yaitu Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” kata Suharso.

Sebagian besar provinsi berpenghasilan menengah berada di luar Jawa, seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi berpenghasilan menengah di Pulau Jawa.

Selanjutnya, DKI Jakarta telah mencapai kategori berpendapatan tinggi, diikuti oleh Kalimantan Timur yang mendekati kategori tersebut. “Ini juga bisa kita cek dari dana alokasi umum yang diterima masing-masing provinsi atau kabupaten/kota,” kata Suharso.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(AHL)